Oleh : Nobelia Salma Aisyahfira
Kasus penyanderaan WNI oleh kelompok militan Abu Sayyaf kembali lagi terjadi di kawasan Laut Sulu pada 16 Januari 2020. Korban dari penyanderaan tersebut adalah lima orang WNI yang menjadi awak kapal ikan milik Malaysia yang melaut di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, dekat dengan wilayah Filipina Selatan. Kasus tersebut menambah rentetan berbagai kasus penyanderaan oleh kelompok ekstrimis Abu Sayyaf, tidak lama setelah pembebasan satu WNI dari kelompok Abu Sayyaf pada awal bulan Januari. Bahkan pada tahun 2016 sendiri, jumlah kasus penyanderaan WNI di perairan laut oleh kelompok radikal bersenjata ada kurang lebih 53 kasus. Menanggapi kasus tersebut, pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina perlu menyusun formula yang tepat untuk menghentikan munculnya kasus-kasus serupa dan memberantas kelompok radikal tersebut.
Sejauh ini, penyelesaian kasus penyanderaan WNI oleh pemerintahan Indonesia dilakukan dengan negosiasi, pertemuan trilateral, dan menggunakan uang tebusan, namun hal tersebut belum cukup untuk menjamin keamanan wilayah Laut Sulu dalam jangka panjang. Perlu adanya evaluasi terkait efektivitas pengamanan oleh aparat militer di wilayah Laut Sulu. Dalam hal ini, pemerintah kemudian menyepakati kerjasama patroli maritim terkoordinasi, pengadaan batuan bagi keselamatan orang dan kapal, pertukaran intelijen, pembentukan hotline komunikasi dan finalisasi SOP Patrol Maritime Trilateral dalam Framework of Arrangement (FOA) yang disusun bersama negara Malaysia dan Filipina. Kerjasama Trilateral Maritime Patrol dan Maritime Command Center pada akhirnya diresmikan pada tanggal 18-19 Juni 2019. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengadaan latihan bersama oleh kekuatan militer dari tiga negara. Dalam tiga tahun (2016-2018) telah dilaksanakan beberapa latihan bersama berbentuk Port Visit, peningkatan kapasitas penembak jitu, serta simulasi penanganan dalam skenario peristiwa di daratan. Tidak hanya itu, Indonesia diwakili oleh Bakamla RI mendukung dan berkomitmen untuk menjadi penggerak dalam pembentukan ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan laut.
Wilayah perairan Laut Sulu merupakan salah satu jalur perdagangan yang penting bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Timur. Tidak hanya itu, potensi kekayaan sumber daya alam Laut Sulu sangat berkontribusi dalam menopang perekonomian penduduk di wilayah tersebut. Sangat disayangkan apabila kasus-kasus penyanderaan oleh kelompok militan Abu Sayyaf masih sering terjadi di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan perairan laut yang strategis dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan Filipina diharapkan dapat menjaga keamanan wilayah tersebut melalui upaya-upaya di bidang militer dan penegakan hukum untuk menjamin keamanan wilayah Laut Sulu.
Referensi
Rahman, A.F.N. dan R. H. Susiatiningsih. 2019. Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu. Journal of International Relations, Vol. 5 No.4 hal 789-796.
Adrian Permata. 2020. Mengapa Penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf Terus Berulang?. Diakses dari: https://tirto.id/mengapa-penculikan-wni-oleh-kelompok-abu-sayyaf-terus-berulang-et6f pada 1 November 2020
Liputan6. 2016. Cegah Pembajakan, 3 Negara Sepakat Patroli Bersama di Laut Sulu. Diakses dari: https://www.liputan6.com/news/read/2569121/cegah-pembajakan-3-negara-sepakat-patroli-bersama-di-laut-sulu pada 1 November 2020
Detiknews. 2020. Mahfud soal 5 WNI Disandera Lagi: Kendalanya Abu Sayyaf Ndak Mati-mati. Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-4866517/mahfud-soal-5-wni-disandera-lagi-kendalanya-abu-sayyaf-ndak-mati-mati?_ga=2.53450347.299236511.1604164166-1847019341.1601602144 pada 1 November 2020
Comments