Oleh : Ajeng Sekaringtyas
Laut Cina Selatan merupakan jantung geopolitik dan geoekonomi bagi negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur pelayaran energi dan sumber produksi. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Munculnya ancaman Cina di kawasan Asia Tenggara, tentu saja akan berpengaruh terhadap ASEAN. Dalam sengketa ini, terdapat empat negara anggota ASEAN yang berkepentingan yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
Dilema keamanan atau security dilemma dalam hal ini dianggap sebagai kendala dimana negara-negara ASEAN tidak dapat melakukan upaya penyelesaian konflik secara objektif dan kolektif. Berdasarkan perspektif tradisional, semua negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan memiliki kesamaan tujuan nasional, yaitu untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan memperoleh sumber produksi bagi pertumbuhan dan kepentingan ekonomi domestik. Meskipun hanya terdapat empat negara anggota ASEAN yang terlibat secara langsung, akan tetapi dalam Declaration on the South China Sea, ditegaskan bahwa dalam kasus ini ASEAN berdiri bersama-sama untuk menunjukkan keberatannya atas agresivitas Cina di kawasan Asia Tenggara. Namun, ASEAN mengalami pertentangan pada internal mereka dalam merumuskan kebijakan bersama. Hal ini tergambar pada bagaimana masing-masing anggota mempersepsikan masalah sengketa dan ancaman terhadap keamanan di Laut Cina Selatan.
Kontradiksi yang disebabkan oleh perubahan persepsi ancaman di kawasan yang bersifat dinamis merupakan salah satu pemicu dalam perbedaan pandangan negara anggota ASEAN. Kemudian, terdapat beberapa negara yang lebih memilih untuk menempuh kebijakan luar negeri yang cenderung kooperatif. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut telah memperoleh manfaat ekonomi dari Cina. Perbedaan persepsi dan strategi dalam merumuskan pilihan kebijakan antara negara anggota ASEAN dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan pengelolaan akses dan sumber-sumber produksi di Laut Cina Selatan.
Sengketa Laut Cina Selatan secara perlahan telah mendorong sebagian negara ASEAN yang mempunyai keterlibatan dan kepentingan, untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Terbukti beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam meningkatkan aktivitas militer di Laut Cina Selatan. Pengembangan kapabilitas militer negara anggota ASEAN ditujukan untuk menangkis (deterrence) potensi konflik terbuka dengan Cina. Namun, adanya strategi defensif tersebut justru cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara-negara yang berada di sekitarnya serta menimbulkan dilema bagi keamanan dan stabilitas kawasan.
Dalam KTT ASEAN ke-37 pada bulan November 2020, hubungan ASEAN-Cina cenderung membaik. Pembahasan Sengketa Laut Cina Selatan juga menjadi topik utama dimana Perdana Menteri Vietnam sebagai tuan rumah, menyerukan penyelesaian damai atas sengketa Laut Cina Selatan. Vietnam menyebutkan bahwa masalah perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur laut penting di kawasan dan dunia, terlepas dari gambaran keseluruhan dari hubungan Cina dan ASEAN dimana kedua belah pihak berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan bersama. Meski dilakukan perundingan kembali mengenai kode etik Laut Cina Selatan, ASEAN harus terlebih dahulu menyatukan kepentingan antar anggota ASEAN. Hal ini diperlukan mengingat terdapat perpecahan dan perbedaan sikap atau strategi pada internal ASEAN, yang berdampak pada dilema keamanan.
Sumber :
CNA. 2020. ASEAN Summit: South China Sea, post-pandemic recovery top of the agenda. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=4lI8EGB5MU8 pada tanggal 10 Januari 2020.
CNBC Indonesia. 2020. China Rangkul ASEAN di Laut China Selatan. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=J3yDw88wOJE pada tanggal 10 Januari 2020.
Suharman, Yoga. 2019. Dilema Keamanan dan Respon Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. Intermestic: Journal of International Studies. Volume 3, No. 2.
Comments