Oleh: Sulthan Al Ashraf
Libya adalah salah satu negara di Afrika yang kaya akan minyak dan dilanda konflik berkepanjangan. Konflik yang terjadi di Libya sendiri terjadi sebagai akibat dari rezim yang telah diciptakan oleh Moammar Khadafi yang dimana rezim itu tercatat sudah berjalan lebih kurang selama 41 tahun. Sejak 2014, terdapat dua kubu yang bertikai dan memerintah di Libya, pertama adalah kubu Government of National Accord (GNA) yang pemerintahannya diakui oleh PBB dan yang kedua adalah kubu Libyan National Army (LNA) yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar.
Aksi demonstrasi dan pemberontakan rakyat yang terjadi di Libya ini memicu pemerintah melakukan aksi-aksi anarkis yang menyebabkan banyak korban jiwa. Hal ini diperparah dengan dukungan pihak asing lainnya dalam mendukung pihak-pihak yang berkonflik. Dukungan dari pihak luar ini yang menyebabkan keadaan konflik yang semakin memanas. Seperti contohnya dukungan yang diterima Haftar (LNA) dari Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia serta pemerintah (GNA) yang didukung oleh Turki.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga yang memiliki koordinasi di banyak urusan internasional termasuk mengenai hak asasi manusia, mulai masuk ke dalam konflik ini. Masuknya PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humanitarian yang terjadi di Libya. The Fact-Finding Mission on Libya serta Joint Military Commission dibawah naungan United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) terjun ke Libya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi oleh semua pihak yang ada sejak tahun 2016. Selain itu, UN berharap tim tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Libya.
PBB melalui Antonio Guterres menyatakan bahwa PBB telah menemukan dan mendokumentasikan kematian yang terjadi pada 102 kematian warga sipil dan 254 orang warga sipil yang cedera pada periode antara April hingga Juni tahun ini. Jumlah yang dilaporkan tersebut meningkat sejumlah 172% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Selain itu, ditemukannya kuburan massal dan setidaknya terdapat 400.000 orang mengungsi untuk menghindari ancaman kekerasan yang terjadi dalam konflik dalam negeri ini. World Health Organization (WHO) juga dalam hal ini melaporkan bahwa setidaknya terjadi 21 serangan terhadap fasilitas medis, ambulance dan tenaga medis.
Hingga Agustus 2020, proses untuk mencapai resolusi permanen antara kedua negara mulai mendapatkan angin segar. Kepala UNSMIL, Stephanie Williams, pada pertemuan mediasi yang terjadi antara kedua belah pihak mengatakan keberhasilan dengan adanya pembahasan lebih mendalam mengenai aspek-aspek keamanan di negara tersebut. Pembicaraan yang ditengahi PBB ini juga melibatkan diskusi di bidang politik dan ekonomi sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang sudah terjadi sangat lama di Libya. Kesepakatan yang terbentuk dari pembahasan terkait, yakni semua tentara bayaran dan juga pejuang asing yang ada harus meninggalkan Libya dalam waktu tiga bulan kedepan. Selanjutnya PBB merencanakan untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna membentuk konsensus mengenai kerangka kerja dan pengaturan pemerintahan terpadu yang berujung pada penyelenggaraan pemilihan umum di Libya.
Referensi
Nichols, Michelle. 2020. U.N. chief says foreign meddling in Libya conflict at 'unprecedented levels'. Diakses dari: https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKBN2492FP
Aljazeera. Libya: Military leaders resume UN-sponsored talks. Diakses dari: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/19/libya-military-leaders-resume-un-sponsored-talks
Aljazeera. UN says Libya sides reach ‘permanent ceasefire’ deal. Diakses dari: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/23/un-says-libya-sides-reach-permanent-ceasefire-deal
United Nations. 2020. Libya: UN human right chief appoints independent investigators to probe Abuses. Diakses dari: https://news.un.org/en/story/2020/08/1070572
United Nations. 2020. Put peace in Libya first, UN chief urges summit on war-shattered nation. Diakses dari: https://news.un.org/en/story/2020/10/1074672
Comments