Oleh : Imam Darmawan Gumay
Dewasa ini, Geopolitik Internasional baik internal suatu negara maupun eksternal negara yang melibatkan satu negara dengan negara lainnya acap mengalami gerak perubahan yang bersifat dinamis. Keadaan ini memberikan arah politik yang tidak terpaku pada satu kondisi tertentu yang dapat berpotensi menyebabkan tidak stabilnya kondisi suatu negara dan memberikan ancaman keamanan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang terdampak akibat dari gerak dinamis geopolitik dunia adalah pada bidang keamanan pangan. Studi ilmiah yang dilakukan oleh para ahli politik hubungan internasional terhadap bidang keamanan pangan dewasa ini terus mengalami peningkatan seiring dengan hadirnya berbagai ancaman keamanan yang dialami oleh suatu negara, maupun hubungan antar negara, salah satu studi keamanan ini telah menjadi bahasan ilmiah yang penting dan kompleks.
Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap Masyarakat dunia yang harus terbagi dengan adil dan merata agar terciptanya kesejahteraan menyeluruh, bukan hanya pada Sebagian kelompok maupun individu. Ketahanan pangan adalah suatu bahasan kajian yang cukup kompleks yang tidak terbatas hanya pada ketersediaan pangan atau kualitas pangan. Dalam (SOFI report, 89:2019) menyebutkan bahwasanya makanan berkualitas tinggi mungkin tidak didistribusikan secara merata di antara rumah tangga anggota, yang mencerminkan ketidaksetaraan intra-rumah tangga. Rumah tangga mungkin tidak memiliki akses ke dasar pelayanan, seperti sanitasi yang memadai, air minum dan pemeliharaan kesehatan, yaitu determinan penting yang mendasari ketahanan pangan dan nutrisi.
Fokus dunia saat ini terhadap ketahanan pangan telah meluas dalam artian tidak hanya terfokus pada negara tertentu. Salah satu negara yang menjadi fokus kajian oleh masyarakat dunia khususnya oleh organisasi sekaligus rezim Internasional yakni World Food Program (WFP) dalam naungan PBB ada di Benua Asia Tenggara, negara tersebut ialah Myanmar yang saat ini tengah mengalami proses transisi setelah terjadinya pergantian kekuasaan pada tahun 2020 dari pemerintahan terpilih menuju pemerintahan militer (Junta Militer Myanmar) melalui kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar. Proses transisi ini telah mengakibatkan berbagai dinamika keamanan internal salah satunya ketahanan pangan di dalam negara tersebut.
Ketahanan pangan Myanmar pada fase transisi mengalami kenyataan kondisi yang cukup rawan. (Kontan, 2021) menyebutkan bahwasannya PBB melaporkan bahwa kerawanan pangan meningkat tajam di Myanmar setelah kudeta militer. Krisis keuangan yang mendalam pembuatan jutaan orang diperkirakan akan kelaparan dalam beberapa bulan mendatang. Hasil analisis Program Pangan /World Food Program (WFP) juga menunjukkan bahwa hingga 3,4 juta lebih orang akan berjuang untuk mendapat makanan dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Dalam hal ini, orang yang tinggal di perkotaan akan terkena dampak paling parah karena kehilangan pekerjaan. Kenaikan harga minyak dan harga beras di Myanmar yang cukup tinggi juga menandai bahwasannya terjadi ketidakstabilan harga yang berpotensi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Myanmar yang berarti tidak stabilnya kondisi pangan di Myanmar.
Bahan makanan pokok seperti beras telah mengalami kenaikan pada fase transisi kepemimpinan. Menurut WFP dalam (CNN, 2021) di Negara Bagian Kachin harga beras terus melonjak hingga 35 persen, sementara harga minyak goreng dan kacang-kacangan naik drastis di beberapa wilayah Negara Bagian Rakhine di barat, kata WFP dalam sebuah pernyataannya. Keadaan tersebut diperparah dengan keadaan pandemi Covid-19 yang turut membersamai keadaan Myanmar yang belum stabil pada masa transisi pasca pergantian kepemimpinan tersebut.
Krisis pangan yang ada di Myanmar saat ini telah berhasil mendapat perhatian Masyarakat Internasional khususnya World Food Program (WFP) dalam naungan PBB. Keadaan krisis seperti ketidakstabilan harga bahan makanan pokok serta kurangnya sarana pendukung untuk terciptanya keadaan pangan yang stabil di fase transisi atau pasca kudeta militer tersebut telah mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada keamanan masyarakat Myanmar. Keadaan Organisasi dan Rezim Internasional seperti PBB dengan WFP-nya perlu dilakukan secara komprehensif dan konsisten untuk menciptakan keadaan pangan Myanmar yang aman, tahan dan stabil. Disamping itu, suara masyarakat dunia juga perlu turut membersamai Organisasi dan rezim Internasional guna memberikan dukungan maksimal untuk menciptakan keadaan masyarakat Myanmar yang sejahtera dan aman dari segala bentuk ancaman pangan serta menghindari keadaan masyarakat Myanmar yang lebih buruk dalam jangka Panjang kedepannya.
REFERENSI
Aida, N. R. 2021. “Kudeta Myanmar, Sebab dan Apa yang Sebenarnya Terjadi”. (https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-) . Diakses 9 Maret 2022.
CNN Indonesia. 2021. “Harga Bahan Pangan di Myanmar Merangkak Naik Sepanjang Demi”. (https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210316205135-106-618337/harga-bahan-pangan-di-myanmar-merangkak-naik-sepanjang-demo/amp) . Diakses 9 Maret 2021.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2019. “The State Of Food Security and Nutrition in the World:Safeguarding Against Economic Slowdown and Downturns”. Rome.
Widodo, P.W. 2021. “Kondisi Politik Memburuk Myanmar kini Menghadapi Masalah Kelaparan “. (https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/krisis-politik-memburuk-myanmar-kini-menghadapi-masalah-kelaparan). Di akses 9 Maret 2022
コメント