Oleh : Sella Agresia Br Sagala
Minyak sawit telah menjadi salah satu komoditas terpenting di Indonesia terutama sejak tahun 1970 dan merupakan industri strategis dalam perekonomian makro penghasil devisa negara terbesar. Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir utama dunia yang cukup penting. Uni Eropa dengan 27 negara anggota (EU-27) merupakan pasar terbesar ke-2 ekspor minyak sawit mentah Indonesia. Produk minyak sawit Indonesia khususnya CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah akan semakin sulit memasuki kawasan Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh isu bahwa minyak sawit dapat mengakibatkan emisi karbon yang lebih banyak dibanding jenis minyak lain seperti minyak biji bunga matahari, sehingga dapat memperburuk efek rumah kaca yang saat ini telah terjadi di dunia. Terdapat juga isu tentang keberlanjutan pengembangan kelapa sawit khususnya terkait dengan pengembangan luas area dan produksi, alih fungsi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan dikaitkan dengan deforestasi hutan, hilangnya biodiversitas satwa dan fauna, serta kebakaran hutan yang berujung pada emisi gas.
Kebijakan Uni Eropa yang mengklasifikasikan produk sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan beresiko tinggi kini telah diadopsi dalam kebijakan RED (Renewable Energy Directive) II. RED II memperkenalkan keberlanjutan untuk bahan baku kehutanan serta kriteria untuk bahan bakar biomassa padat dan gas. Kebijakan tersebut berisi tentang minyak kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa harus mendapat CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) dari RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Kebijakan RED II yang telah direvisi ini bertujuan menjadikan Uni Eropa sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan sekaligus memenuhi komitmen pengurangan emisi berdasarkan Paris Agreement.
Pemerintah Indonesia mengindikasi adanya upaya penyebaran black campaign yang mengaitkan minyak kelapa sawit dengan kesehatan dan lingkungan. Akan tetapi, isu-isu yang dimunculkan ini bertolak belakang dengan klaim dari Pemerintah Indonesia. Kecenderungan diskriminatif atas produk sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa sangat merugikan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Uni Eropa. Sejak awal tahun 2019 Indonesia secara konsisten menolak impor minuman beralkohol dari Uni Eropa. Kebijakan tersebut diikuti dengan pembatasan Indonesia terhadap impor susu dan penerapan tarif tambahan kepada Uni Eropa mulai bulan Agustus. Selain itu Indonesia juga menerapkan larangan ekspor bijih nikel secara bertahap ke Uni Eropa mulai 1 Januari 2020.
Kebijakan Indonesia ini dianggap tidak adil karena membatasi akses produsen Uni Eropa terhadap bijih nikel. Hal ini membuat Uni Eropa melayangkan gugatan kepada WTO (World Trade Organization) terkait pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap Uni Eropa. Indonesia tengah bersiap dan bersinergi mengantisipasi gugatan dari Uni Eropa dalam melakukan pembelaan di forum internasional. Apabila di forum tersebut tidak mencapai sebuah kesepakatan maka permasalahan antara Indonesia dan Uni Eropa akan diselesaikan di WTO.
DAFTAR PUSTAKA
Indonesia Palm Oil Association, 2017, “ Industri Minyak Sawit Merupakan Industri Strategis
Nasional ” https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional ", pada 08 maret 2020
Shareen Shariza Abdul Ghani, 2019. World Economic Forum, “Could the EU’s ban on palm
oil in biofuels do more harm than good?” diakses dari https://www.weforum.org/agenda /2019/10/the-eu-ban-on-using-palm-oil-in-biofuels-could-do-more-harm-than-good/, pada tanggal 16 februari 2020.
European Commission, 2020, “Renewable Energy Directive”, diakses dari https://ec.europa.
eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive/overview, pada 08 maret 2020
Ed Davies dan Philip Blenkinsop, 2019, “European Liquor Off The Menu In Indonesia As Trade
Row Escalates”, pada 08 Maret 2020
Youtube CNBC Indonesia, 2020 “Perang Dagang Indonesia Vs Uni Eropa”, diakses
dari https://www.youtube.com/watch?v=ATtomiKc9ng, pada 08 Maret 2020
Comments