Oleh: Ari Nisa’ul Hasanah, Alfina Nur Syahrani, Riad Arfan, dan King Valen Stevano Suseno
Thailand sebelum tahun 1932 adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut sebelum akhirnya berubah menjadi monarki konstitusional. Perubahan ini terjadi sejak Revolusi Siam (1932), yaitu adanya sekelompok perwira militer yang dikenal dengan sebutan “Four Musketeers” dengan melengserkan kekuasaan Raja Prajadhipok dan mengakhiri kekuasaan kerajaan monarki absolut yang sudah berlangsung selama tujuh abad. Dari kudeta ini, muncul konstitusi pertama Thailand dan membuka jalan reformasi sosial dan politik. Sejak awal kudeta tersebut, sudah terhitung 11 kali mengalami kudeta hingga saat ini yang bahkan menjadi hal menarik karena disana lebih memilih kudeta daripada pemilihan demokratis dalam pergantian kekuasaannya.
Tuntutan dari masyarakat kembali muncul baru-baru ini di Thailand. Gelombang protes ini dipicu oleh peristiwa pembubaran partai politik oposisi, Future Forward Party (FFP), yang populer di kalangan anak muda dan pemilih pemula pada 21 Februari 2020 lalu oleh Pemerintah Thailand. Peristiwa ini selanjutnya membuat ribuan masyarakat berpartisipasi untuk turun ke jalan walau pada akhirnya harus terhentikan oleh pembatasan dalam situasi pandemi COVID-19. Namun kisah protes politik dari masyarakat Thailand kembali bergejolak pada bulan Juni setelah seorang aktivis pro-demokrasi, Wanchalearm Satsaksit, yang sedang berada dalam pengasingan di Kamboja hilang diculik.
Gelombang protes yang terjadi ini dipimpin oleh mahasiswa dengan dukungan berbagai kalangan masyarakat di Thailand. Gelombang protes yang dikenal dengan gerakan pro-demokrasi ini menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yaitu mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 serta pelaksanaan pemilu ulang. Selain itu, terdapat tuntutan lainnya seperti pembentukan konstitusi baru, pembubaran parlemen, serta mengakhiri intimidasi terhadap para aktivis HAM dan kritikus pemerintahan.
Tuntutan juga diajukan oleh masyarakat kepada Raja Vajiralongkorn, yakni mereformasi sistem monarki di Thailand dengan pembatasan kekuasaan kerajaan serta amandemen Undang-Undang Lèse majesté (Pasal 112 KUHP Thailand tentang menghina raja), dimana masyarakat tidak boleh memfitnah, menghina, ataupun mengancam Raja, Ratu, Pewaris Kerajaan, atau Bupati. Undang-Undang ini dikritik karena dianggap sebagai bentuk penekanan terhadap kebebasan suara yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk mengkritik pemerintahnya. Demonstran juga menentang keputusan raja yang mengalihkan semua kepemilikan di Biro Properti Mahkota ke kepemilikan pribadinya, yang menjadikannya orang terkaya di Thailand. Kekayaan itu hingga kini secara sengaja disimpan dalam kepercayaan untuk kemaslahatan rakyat. Akan tetapi, tuntutan para demonstran sulit untuk tersampaikan karena adanya hubungan yang kuat antara monarki dan militer di Thailand.
Protes masyarakat Thailand pro-demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini mendapatkan respon yang belum terlalu signifikan dari pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand mengumumkan Dekrit Darurat pada 15 Oktober 2020 untuk menangani para pengunjuk rasa di Bangkok. Pemerintah Thailand memutuskan untuk memberlakukan larangan pertemuan besar dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang mengancam keamanan nasional sebagai tanggapan atas aksi protes besar-besaran yang terjadi. Polisi menertibkan para pendemo dengan menggunakan meriam air. Selain itu, aparat juga menangkap beberapa massa unjuk rasa. Hal ini dinilai begitu represif. Pemerintah memandang tindakan ini begitu penting untuk dilakukan demi menjaga perdamaian dan ketertiban. Selain itu, hal ini dilakukan guna mencegah kerusakan ekonomi akibat unjuk rasa dan resiko penyebaran COVID-19.
Referensi
BBC. 2020. Thai protests: How pro-democracy movement gained momentum. Diakses dari: https://www.bbc.com/news/world-asia-54542252
BBC Indonesia. 2020. Demonstrasi Thailand: Mengapa kaum muda memimpin aksi besar-besaran dan bersedia melawan hukum?. Diakses dari: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54566339.
Effendi, Ahmad. 2020. Pemerintah Thailand Larang Demo dan Umumkan Keadaan Darurat. Diakses dari: https://tirto.id/pemerintah-thailand-larang-demo-dan-umumkan-keadaan- darurat-f5YD, pada 18 Oktober 2020.
Grant Peck. 2020. Court in Thailand orders popular opposition party dissolved. Diakses dari: https://abcnews.go.com/International/wireStory/thai-court-orders-popular-opposition-party-dissolved-69120382
Ractliffe, Rebecca. 2020. Thai protesters call for reform of monarchy and general strike. Diakses dari: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/20/thai-protesters-demand-removal-of-pm-call-for-general-strike-after-march-blocked
Rasheed, Zaheena. 2020. Why are Thai students protesting against King Vajiralongkorn?. Diakses dari: https://www.aljazeera.com/news/2020/8/26/why-are-thai-students-protesting-against-king-vajiralongkorn.
Regan, Helen. 2020. Thousands defy Thailand's emergency decree to quell pro-democracy protests. Diakses dari: https://edition.cnn.com/2020/10/14/asia/thailand-emergency-decree-protests-intl-hnk/index.html
Comments