Proses keluarnya Brexit (British Exit) masih terus dirundingkan sejak dilakukannya referendum pada 24 Juni 2016 yang menghasilkan Inggris akan keluar dari EU (Europe Union) dengan jumlah suara 51,9% meninggalkan EU dan 48,1% tetap bergabung dengan EU. Berdasarkan pendapat David Cameroon yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu menyatakan bahwa hasil dari referendum Inggris keluar dari EU bukan merupakan hasil yang dia inginkan. Hasil ini akan menjadi lebih sulit dikarenakan pemerintah harus kembali melaraskan permasalahan ekonomi, masalah konstitusional yan kompleks, dan negosiasi baru yang dengan EU[1], akan tetapi hasil dari referendum harus diterima dan proses implementasi yang terbaik harus segera dimulai.
Theresa May terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris pada 13 Juli 2016. Keluarnya Inggris dari EU menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi dikarenakan banyak permasalahan yang harus dihadapi seperti ekonomi, imigran, konstitusional dan garis perbatasan Irlandia Utara. Pada 14 November 2018 perjanjian penarikan telah disetujui dan dipublish yang diantaranya membahas permasalahan :
1. Penyelesaian permasalahan ekonomi Inggris dengan EU dengan hasil yang disepakati
2. Hak-hak yang didapat oleh warga negara Inggris di EU dan warga negara EU di Inggris pasca terjadinya Brexit
3. Mekanisme dalam menjaga perdamaian di perbatasan keras Irlandia Utara yang memiliki sejarah buruk dalam permasalahana perbatasan
Dalam pembahasan bersama anggota parlemen yang dilakukan 5 hari dari tanggal 9-15 Januari 2019, angota parlemen meminta untuk mengamandemen kesepakatan tersebut. Kesepakatan Brexit “rencana B” kemudian diajukan kembali dan diterima dengan diikuti dua amandemen.[2] Perbedatan yang terjadi dalam kesepakatan Brexit adalah untuk menemukan peluang terbesar yang bisa diterima oleh mayoritas anggota parlemen, waktu yang diambil Inggris merupakan jangka waktu yang tidak diharapkan dalam meninggalkan EU. Theresa May secara formal meminta kepada Donald Tusk untuk perpanjangan lebih lanjut dalam
kesepakatan Brexit, permohonan tersebut disetujui oleh Dewan Uni Eropa dan diperpanjang sampai 31 Oktober 2019. [3]
Kemudian terkait poin-poin penting yang tertera pada Perjanjian Penarikan maka selanjutnya Inggris akan mengahadapi masa transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2020 untuk mempertahankan status quo dan memberikan waktu bagi Inggris dan Uni Eropa untuk menegosiasikan hubungan masa depan mereka. Masa transisi ini juga akan memungkinkan pemerintah, bisnis, dan setiap warganya untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah Brexit terjadi. Satu-satunya perbedaan utama selama periode itu adalah bahwa Inggris tidak akan lagi terwakili di lembaga-lembaga Uni Eropa. Namun begitu, Inggris akan terus berpartisipasi dalam Pabean dan Pasar Tunggal Uni Eropa dan harus menghormati aturan Uni Eropa tentang pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja secara bebas.
Inggris dan Uni Eropa akan membentuk satu wilayah bea cukai dan Irlandia Utara juga akan mengikuti aturan pasar tunggal Uni Eropa tentang pergerakan barang untuk memungkinkan perbatasan tetap dapat dilalui secara bebas. Berbagai bisnis Irlandia Utara akan dapat membawa barang ke pasar tunggal Uni Eropa tanpa batasan. Uni Eropa atau Inggris dapat memutuskan bahwa pengaturan backstop tidak lagi diperlukan, tetapi yang terpenting mereka harus mengambil keputusan bersama. Tetapi hal tersebut akan berlaku jika masa transisi habis dan hubungan Inggris-Uni Eropa yang baru belum disetujui.
Draf kesepakatan melindungi hak-hak lebih dari tiga juta warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa. Warga negara Uni Eropa dan Inggris, serta anggota keluarga mereka, dapat terus hidup, bekerja atau belajar, dan memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara pendatang di bawah undang-undang masing-masing. Aturan ini berlaku juga untuk semua warga negara yang tiba sebelum masa transisi berakhir. Mereka akan tetap berhak atas perawatan kesehatan, pensiun dan tunjangan jaminan sosial lainnya. Warga negara Uni Eropa yang tiba di Inggris setelah akhir periode transisi, kapan pun itu, akan dikenakan peraturan imigrasi yang lebih ketat. Aturan baru itu saat ini sedang diperdebatkan di parlemen Inggris.
Referensi
[1] Hansard, 2016, “Outcome of the EU Referendum”, available at URL: https://hansard.parliament.uk/commons/2016-06-27/debates/1606275000001/OutcomeOfTheEUReferendum, 20 Agustus 2019
[2] The Guardian, 2018, “Theresa May’s Brexit deal: everything you need to know”, available at URL: https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/14/theresa-mays-brexit-deal-everything-you-need-to-know, 20 Agustus 2019
[3] House of Commons, 2019, “Brexit timeline: events leading to the UK’s exit from the European Union”, available at URL: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7960/CBP-7960.pdf, 20 oktober 2019
Kommentarer