PERTAHANAN KEDAULATAN INDONESIA DI NATUNA DALAM DINAMIKA GEOPOLITIK LAUT CINA SELATAN

Oleh: Muhammad Rafa Chelsea Faatiha

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah lainnya. Status Indonesia sebagai negara kepulauan diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memberikan hak bagi Indonesia untuk mengelola wilayah lautnya, termasuk laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta landasan kontinen. Melalui ketentuan tersebut, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah perairannya (Nafis & Akbar, 2025).

Salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia adalah wilayah Natuna yang berada di bagian selatan Laut Cina Selatan. Kawasan ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor energi dan perikanan. Laut Cina Selatan diperkirakan menyimpan cadangan minyak sekitar 11 miliar barel dan gas alam sekitar 190 triliun kaki kubik. Selain itu, kawasan ini juga menjadi penyumbang tangkapan ikan terbesar di dunia sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi (CNBC Indonesia, 2020). Kombinasi antara kekayaan sumber daya alam, jalur pelayaran internasional, serta posisi strategis menjadikan kawasan ini memiliki arti penting dalam dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Namun demikian, potensi tersebut juga memunculkan berbagai kepentingan dari negara lain yang berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Salah satu dinamika yang paling menonjol adalah klaim sepihak Tiongkok melalui konsep nine-dash line yang mencakup sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini turut bersinggungan dengan sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar perairan Natuna. Kehadiran kapal-kapal asing di wilayah ZEE Natuna dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Dalam kajian hubungan internasional, fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif keamanan tradisional. Konsep keamanan tradisonal menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menghadapi ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti invasi, agresi negara lain, maupun pelanggaran wilayah. Fokus utama dari keamanan tradisional adalah menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah, serta stabilitas nasional dari ancaman eksternal. Oleh karena itu dinamika konflik di kawasan Natuna dapat dipandang sebagai ancaman keamanan tradisional karena melibatkan kepentingan negara dan potensi konflik antarnegara.

Dalam merespons dinamika tersebut, Indonesia menempuh berbagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa klaim nine-dash line tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum internasional serta diplomasi multilateral.

Selain melalui pendekatan diplomasi, Indonesia juga memperkuat kehadiran militernya di kawasan Natuna. Angkatan Laut Indonesia secara rutin meningkatkan patroli maritim di wilayah Laut Cina Selatan sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan wilayah maritim Indonesia sekaligus menunjukkan ketegasan negara dalam mempertahankan kedaulatan nasional.

Di tingkat regional, Indonesia juga aktif mendorong kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan, Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan sebagai lanjutan dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi negara-negara di kawasan dalam menjaga stabilitas serta mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan.

Dengan demikian, dinamika konflik di wilayah Natuna menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki arti strategis dalam konteks keamanan nasional Indonesia. Klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia sehingga memerlukan respons yang komprehensif dari negara. Melalui kombinasi instrumen pertahanan, diplomasi, serta kerja sama regional, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya sekaligus mempertahankan stabilitas kawasan tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

REFERENSI

CNBC Indonesia. (2020). Ada harta karun di Laut China Selatan yang diperebutkan banyak negara. https://www.cnbcindonesia.com

Nafis, M., & Akbar, R. (2025). Konflik Laut Cina Selatan di wilayah Natuna dalam menempuh penyelesaian sengketa menurut perspektif hukum internasional. Yasin, 5(2), 1131–1147. https://doi.org/10.58578/yasin.v5i2.5135